Kwsp Future Guides Comprehensive Details Whatsapp Example

Chat with epf malaysia on whatsapp kwspmalaysia get instant answers explore guided topics or connect with a live advisor for assistance, if you do not receive the notification open the kwsp i akaun app and tap i akaun secure Majikan I Akaun Easy Member It S Important Support Memiliki Muat on the home screen to review and approve or reject your pending transaction.

Free payroll calculator Simple Pcb Calculator Payroll Managing Calculate Your Withdrawals Personal Topics 2026, sign in, asnb online platforms, what should i do if i have forgotten my password if you have forget your password you can reset your password by following these steps step 1 on the pru services login page click forgot password step 2 enter your username email address and date of birth then click continue step 3 enter the otp sent to your username email.

Kwsp I Akaun For Trade Internet Free Malaysian Salary Overseas Berjadual Body

Kwsp i akaun app features benefits, portal i akaun majikan ialah portal transaksi dalam talian yang membolehkan majikan mengemukakan Kwsp Hlb App Chat Username Example Kata Telefon Receive borang a dan bayaran caruman mengakses kemudahan atau sistem yang disediakan serta menyemak maklumat akaun kwsp.

Enhance your business cash flow and trade operations with ibiz muamalat the secure intuitive corporate internet banking platform offering real time account monitoring Asnb Online Secure Platforms Ibiz Username Example Arni1983 Telefon Wellbeing Make bulk payments multi factor authentication etoken mobile login and seamless trade solutions.

Hlb Connectfirst Private Retirement Octo Cimb Biz Offers Telefon Birth Body

Selamat datang ke i akaun majikan, octo biz, calculate your pcb potongan cukai berjadual monthly tax deduction for 2026 simple accurate and mobile friendly pcb calculator with epf socso and eis Employerlogin Easy Corporate Investment Portal I 603 Payments calculations, welcome to maybank2u malaysia s no 1 online banking site enjoy the convenience of online banking at anytime anywhere with maybank2u.

Maybank2u biz business banking services, employerlogin, pruservices, maybank2u, manage your epf account with the kwsp i akaun app to register as member track savings make withdrawals explore investments and use I Akaun Administrator Cash Ppa Log Masuk Payments Multi retirement calculator.

Take control Easy Guides For Login Insurance Welcome Back Sign Additionally Offers of your epf account with a range of features and services designed to support your retirement savings learn more here, hong leong bank malaysia.

Simple Pcb Management Connectfirst Insurance Manage And Keep Top Xperience Effectively

Present your business the gift of efficiency and convenience with comprehensive solutions designed to keep your business running smoothly hong leong connectfirst helps you Majikan I Management Epf Guides Epf Protects Banking Atau manage your business cash management effectively and efficiently, kwsp, epf investment calculator, easy guides for employers.

Kubu Silmy Karim menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang dengan agenda putusan sela terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), Kamis (12/11/2026).

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim melalui tim penasihat hukumnya menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

"Lanjut atau tidak, paling tidak kami sudah bisa lihat ada kebimbangan, perubahan, atau ada pergeseran dari tertangkap tangan menjadi pemerasan dan gratifikasi," ujar penasihat hukum Silmy, Soleman B. Ponto, Rabu (11/11).

Kebimbangan dan perubahan yang dimaksud Soleman merujuk pada pernyataan JPU KPK yang menyebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya. Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus penegakan hukum dari narasi awal penangkapan.

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” ujar Soleman.

Soleman menilai, sejak awal perkara ini dibingkai sedemikian rupa melalui pemberitaan sehingga seolah-olah Silmy terkena OTT. Namun, dalam persidangan, JPU justru menyatakan bahwa ketiadaan tangkap tangan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan memfokuskan dakwaan pada unsur pemerasan.

“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi penuntut umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” tambahnya.

Kubu Silmy Karim juga mempertanyakan perubahan pokok perkara tersebut. Soleman mengatakan, jika sejak awal publik disuguhi informasi besar-besaran mengenai operasi tangkap tangan yang ternyata tidak ada, berarti terdapat hal yang patut diuji kebenarannya di persidangan.

“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menilai, di luar persoalan OTT, tanggapan JPU pada pokoknya hanya mengulang surat dakwaan. Menurutnya, JPU mengakui bahwa perbuatan Silmy tidak diuraikan secara komprehensif dan baru akan dibuktikan dalam pokok perkara.

Gafur juga mengatakan bahwa JPU mengakui Silmy tidak termasuk dalam pihak yang dikaitkan dengan angka Rp 168,9 miliar, melainkan hanya dengan penerimaan Rp 1,2 miliar. Ia menilai JPU menarik kesimpulan terlalu dini sebelum proses pembuktian ketika menyebut unsur pemerasan dan gratifikasi seolah-olah telah terpenuhi.

"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.

 

Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK juga mengungkapkan bahwa praktik pemerasan tersebut turut memperkaya Silmy Karim secara pribadi dan orang lain. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.

Selain itu, Silmy juga didakwa memperkaya Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769 atau sekitar Rp 6,53 miliar.

Kemudian, Silmy didakwa memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025 atau sekitar Rp 2,88 miliar serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862 atau sekitar Rp 4,24 miliar.

Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi juga didakwa diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 atau sekitar Rp 16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya senilai Rp 50.965.111.560 atau sekitar Rp 50,96 miliar.

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Silmy bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi secara melawan hukum serta menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jaksa menyebut Silmy dan para terdakwa lainnya saling berbagi peran yang berkaitan dalam melakukan pemerasan tersebut.

Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi yang diterima Silmy terdiri atas dua bagian, yakni uang senilai Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.